Pertemuan koordinasi. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id - Praktik haji ilegal jadi perhatian serius jelang musim haji 2026. Pemerintah memperketat pengawasan untuk mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng lintas kementerian, termasuk Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk menutup celah praktik ilegal dari hulu ke hilir.
Pertemuan koordinasi digelar di kantor Kemenhaj, Jakarta. Fokusnya menyamakan strategi pengawasan, mulai dari daerah hingga pintu keluar seperti bandara.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan pengawasan dilakukan ketat.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Selain itu, deteksi dini juga diperkuat di berbagai daerah untuk menekan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kerja bersama.
“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” kata Gunawan.
Dari sisi imigrasi, potensi kerugian akibat haji ilegal dinilai besar. Nilainya bisa tembus ratusan miliar rupiah.
“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad Brahmantyo Machmud.
Ia juga mengingatkan soal penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa kerja untuk berhaji.
“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambahnya.
Pemerintah mendorong pembentukan tim gabungan lintas kementerian. Pengawasan diperkuat sejak persiapan hingga keberangkatan.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan, serta memastikan seluruh jemaah haji yang berangkat pada 2026 dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman serta secara sah," tutupnya.
Pertemuan koordinasi digelar di kantor Kemenhaj, Jakarta. Fokusnya menyamakan strategi pengawasan, mulai dari daerah hingga pintu keluar seperti bandara.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan pengawasan dilakukan ketat.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara untuk memastikan tidak ada jemaah yang berangkat secara ilegal,” ujar Abdullah di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Selain itu, deteksi dini juga diperkuat di berbagai daerah untuk menekan penipuan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Achmad Gunawan, menekankan pentingnya kerja bersama.
“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko, karena jika bergerak sendiri, kekuatan kami akan lebih terbatas,” kata Gunawan.
Dari sisi imigrasi, potensi kerugian akibat haji ilegal dinilai besar. Nilainya bisa tembus ratusan miliar rupiah.
“Jika satu orang jemaah haji ilegal membayar sekitar 100 juta, maka angka tersebut bisa mencapai ratusan milyar jika banyak yang lolos ke Arab Saudi,” ungkap Achmad Brahmantyo Machmud.
Ia juga mengingatkan soal penyalahgunaan visa, termasuk penggunaan visa kerja untuk berhaji.
“Jemaah yang berangkat ilegal bisa tertangkap dan dijatuhi hukuman berupa denda atau larangan untuk bepergian dalam waktu lama,” tambahnya.
Pemerintah mendorong pembentukan tim gabungan lintas kementerian. Pengawasan diperkuat sejak persiapan hingga keberangkatan.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan, serta memastikan seluruh jemaah haji yang berangkat pada 2026 dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman serta secara sah," tutupnya.
.png)
