Jemaah Haji di Makkah. Foto Kemenag.
Jakarta. BeritaHaji.id - Dugaan penipuan dalam layanan badal haji dan pembayaran DAM menjadi sorotan setelah sejumlah jemaah mengaku tidak menerima sertifikat maupun bukti pembayaran resmi.
Padahal, mereka telah menyetorkan dana sebesar 720 riyal melalui pihak yang menawarkan layanan tersebut.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI. Dari hasil penelusuran, terungkap dugaan praktik penipuan badal haji dengan nilai transaksi mencapai Rp1,4 miliar, serta dugaan pengalihan setoran DAM jemaah kepada mukimin secara ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan badal haji dan pembayaran DAM agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Menurut Mahdalena, jemaah yang datang ke Tanah Suci seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dalam menjalankan ibadah, bukan justru menjadi korban praktik yang merugikan.
"Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi," ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI. Dari hasil penelusuran, terungkap dugaan praktik penipuan badal haji dengan nilai transaksi mencapai Rp1,4 miliar, serta dugaan pengalihan setoran DAM jemaah kepada mukimin secara ilegal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan badal haji dan pembayaran DAM agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Menurut Mahdalena, jemaah yang datang ke Tanah Suci seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dalam menjalankan ibadah, bukan justru menjadi korban praktik yang merugikan.
"Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi," ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menilai dugaan penipuan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi jemaah, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Karena itu, Mahdalena meminta Kementerian Agama menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dan menindak mereka sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, pembiaran terhadap praktik semacam ini berisiko membuka ruang bagi munculnya mafia haji yang dapat merusak tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara keseluruhan.
"Penindakan tegas harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan jemaah. Ini bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat dan kekhusyukan mereka dalam menjalankan ibadah. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah haji," pungkas legislator asal Nusa Tenggara Barat tersebut.
