Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026 pada Selasa, 21 Juli 2026. Foto Kemenhaj.
Jakarta, BeritaHaji.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyiapkan berbagai pembenahan layanan bagi jemaah penyandang disabilitas untuk penyelenggaraan haji 2027.
Fokusnya tidak hanya pada penyediaan fasilitas, tetapi juga penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas petugas, hingga standar pelayanan yang lebih inklusif.
Sejumlah langkah telah disiapkan, mulai dari penguatan pendataan jemaah penyandang disabilitas, penyusunan standar operasional pelayanan sesuai ragam disabilitas, penyusunan regulasi teknis haji inklusif, hingga memasukkan materi layanan disabilitas dalam manasik dan pelatihan petugas.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan, pendekatan haji inklusif harus diterapkan di seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
"Haji inklusif harus hadir sejak manasik, pembinaan petugas, pelayanan, pendataan, hingga evaluasi. Kami memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, layanan, dan dukungan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka," kata Puji dalam acara Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026 pada Selasa, 21 Juli 2026.
Menurut Puji, penyelenggaraan Haji 2026 menjadi pijakan untuk memperkuat layanan pada musim haji berikutnya. Tahun ini, Kemenhaj telah menerapkan konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan.
Dalam pelaksanaannya, Komite Nasional Disabilitas (KND) dilibatkan untuk memberikan pelatihan kepada petugas sekaligus melakukan pemantauan di Tanah Suci. Kemenhaj juga menerapkan skema murur dan safari wukuf sebagai bentuk akomodasi bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah berisiko tinggi, serta pendampingnya.
"Kami menerima hasil pemantauan KND sebagai masukan untuk memperkuat penyelenggaraan Haji 2027 yang aman, aksesibel, adil, dan menghormati martabat setiap jemaah," ujar Puji.
Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Pradana Boy mengatakan pelayanan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari nilai dasar Islam yang menjunjung kesetaraan. Ia merujuk kisah Abdullah bin Ummi Maktum dalam Surah 'Abasa sebagai pengingat pentingnya penghormatan terhadap penyandang disabilitas.
Di sisi lain, Pradana menilai tantangan penyelenggaraan haji akan semakin besar seiring meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia. Pada Haji 2026, sekitar 25 persen jemaah Indonesia berasal dari kelompok lansia sehingga sistem pelayanan harus semakin adaptif.
"Kita membutuhkan inovasi pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Namun inovasi itu juga harus memperoleh legitimasi fikih agar memiliki dasar keagamaan yang kuat," katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Nasional Disabilitas Dante Rigmalia mengapresiasi komitmen Kemenhaj bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas pada penyelenggaraan haji. Meski begitu, ia menilai kesiapan petugas menjadi faktor penting keberhasilan haji inklusif.
"Haji ramah disabilitas harus diwujudkan melalui aksesibilitas di seluruh tahapan penyelenggaraan, termasuk penguatan kapasitas petugas. Kami berharap materi pelayanan penyandang disabilitas menjadi bagian dari kurikulum pelatihan PPIH sehingga petugas memahami kebutuhan jemaah secara lebih baik," ujar Dante.
Komisioner KND Jonna Aman Damanik menambahkan tantangan penyandang disabilitas bukan hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga stigma yang masih berkembang di tengah masyarakat.
"Sangat naif apabila ada pihak yang menghalangi kerinduan penyandang disabilitas kepada Tuhannya," kata Jonna.
Menurutnya, penguatan perspektif fikih yang lebih inklusif juga penting agar kesempatan penyandang disabilitas untuk menunaikan ibadah haji dan umrah semakin terbuka, seiring penyempurnaan infrastruktur dan regulasi yang terus dilakukan pemerintah.
.png)
