Tiba di Jeddah, Timwas DPR RI Optimis Haji 2025 Berjalan Sukses

Tim Pengawas Haji DPR Marwan Dasopang (memakai peci putih) tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Selasa (27/5/2025). Foto Kemenag.

Jeddah. BeritaHaji.id – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M diyakini akan berjalan lancar dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Optimisme ini disampaikan oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang dipimpin Marwan Dasopang saat ditemui di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Selasa (27/5/2025).

Menurut Marwan, kolaborasi antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen kuat dari para penyedia layanan (syarikah) menjadi kunci sukses penyelenggaraan haji tahun ini.

Dalam kunjungan pengawasan ke Arab Saudi, Timwas mencermati langsung berbagai aspek pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ia menuturkan bahwa layanan syarikah tahun ini cukup menjanjikan dengan peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan di Arafah dan Mina.

“Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ungkap Marwan.

“Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” sambung Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI.

Timwas juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai strategi untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah menginap di hotel selama fase puncak haji.

“Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini sebanyak 221 ribu jemaah, termasuk 203 ribu jemaah reguler, ditempatkan di Mina dalam kondisi yang sangat padat.

"Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” katannya.

Pemetaan Risiko di Armuzna

Kendati demikian, Timwas tetap meminta adanya pemetaan risiko menjelang fase Armuzna agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif.

Pihaknya mengaku khawatir terhadap kemungkinan yang akan terjadi di Armuzna. Oleh karena itu, Marwan menegaskan perlunya antisipasi yang matang.

"Maka dari itu, pihaknya minta dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tegasnya.

Selain jemaah reguler, DPR juga menyoroti penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah penyelenggara perjalanan. Menurutnya, terkadang ada janji yang di luar kesepakatan.

"Ini penting untuk diawasi," ujarnya.

Kampung Haji dan Efisiensi Biaya

DPR juga memandang ekonomi haji sebagai peluang besar. Menurut Marwan, rencana pembangunan Kampung Haji oleh Presiden dapat memberikan dampak positif dalam hal efisiensi biaya dan kemandirian haji Indonesia di masa depan.

"Kalau itu terjadi, pihaknya Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” jelasnya.

Imbauan untuk Petugas Haji

Marwan juga menegaskan pentingnya kehadiran petugas haji untuk fokus melayani para jemaah, bukan sibuk dengan ibadah pribadi.

“Jemaah perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutupnya.

Sebagai informasi, lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi DPR RI terlibat dalam pengawasan haji tahun ini, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan.