Para bendahara dan pengelola keuangan haji se-Sulawesi Selatan. Foto Kemenag Sulsel.
BeritaHaji.id - Menjelang berakhirnya masa operasional haji 1446 H/2025 M, para bendahara dan pengelola keuangan haji se-Sulawesi Selatan dikumpulkan untuk satu merampungkan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji.
Kegiatan bertajuk Kompilasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji atau LPKOPIH ini digelar selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu (25–27 Juli 2025), di Hotel Horison Ultima Makassar.
Forum ini diinisiasi oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulsel dan diikuti oleh seluruh bendahara serta pengelola keuangan Seksi PHU Kemenag Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Dari Kemenag Kota Parepare, hadir Ruqayyah dan Muhammad Jawwad sebagai perwakilan. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Bendahara dan Pengelola Keuangan Seksi PHU.
Acara dibuka resmi oleh Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Sulsel, H. Ikbal Ismail. Dalam sambutannya, H. Ikbal menekankan urgensi dan nilai strategis dari laporan keuangan ini.
“Kenapa ini penting? Karena kita harus meyakinkan lembaga eksternal maupun internal bahwa pengelolaan anggaran operasional haji telah dilakukan secara tertib, sah, dan sesuai ketentuan. Maka mari kita siapkan dokumen secara lengkap dan segera menyelesaikannya tepat waktu,” tegas H. Ikbal, dilansir dari laman Kemenag Sulsel.
Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkrit dalam membuktikan akuntabilitas dan transparansi anggaran pelayanan jemaah.
Kegiatan dipandu oleh H. Asa Afiif dan berlangsung dengan semangat kolaborasi. Selama tiga hari, peserta saling berbagi, berdiskusi, dan menyamakan persepsi dalam penyusunan laporan.
Muhammad Jawwad dari Kemenag Parepare mengapresiasi penuh inisiatif ini.
“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Kompilasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPKOPIH) yang diselenggarakan oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag Sulsel,” ujarnya.
Ia menilai forum ini sangat krusial untuk memastikan pengelolaan anggaran haji bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.
“Melalui forum ini, kami mendapatkan bimbingan teknis, pendampingan langsung, serta penyamaan format dan data yang sangat membantu dalam percepatan penyusunan laporan,” jelasnya.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi antarpengelola keuangan dari berbagai daerah di Sulsel. Evaluasi bersama dilakukan guna pembenahan layanan haji di masa mendatang.
“Kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi antarpengelola keuangan se-Sulsel,” ungkap Jawwad.
Ia menutup dengan komitmen penuh dari timnya untuk segera merampungkan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semoga laporan yang kami susun dapat emberikan gambaran yang utuh, akuntabel, dan transparan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M," pungkasnya.
.png)
.jpg)
.png)
