Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryan LN) Muchlis M Hanafi. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Kementerian Agama tengah mengevaluasi seluruh layanan jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi dalam operasional haji tahun 1446 H/2025 M. Tidak sekadar rutinitas tahunan, evaluasi kali ini mengusung pendekatan baru bertajuk “Beyond Routine”.
Tema tersebut diangkat dalam kegiatan Evaluasi Layanan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang digelar di Bekasi, 22–24 Juli 2025. Fokusnya: membangun layanan haji luar negeri yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri (Diryan LN) Muchlis M Hanafi menyampaikan bahwa tiga prinsip tersebut akan menjadi pijakan dalam merumuskan bahan evaluasi kebijakan layanan jemaah ke depan.
"Adaptif ini adalah kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kebijakan yang ada di Arab Saudi. Yang kita tahu di tahun 2025 ini perubahannya sangat cepat dan sangat dinamis bahkan tidak terduga sebelumnya,” jelas Muchlis dalam sambutannya, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia mengungkapkan bahwa tahun ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan ibadah haji melibatkan dua institusi penyelenggara: Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji.
"Oleh karenanya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan juga diperlukan sebagai proses masa transisi antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji," ujarnya.
Dorong Inovasi dan Warisan Layanan Jangka Panjang
Pilar kedua, kata Muchlis, adalah inovatif. Ia menyebut sejumlah terobosan baru telah dilakukan tahun ini dalam rangka peningkatan layanan kepada jemaah.“Termasuk di dalamnya peningkatan ekspor bumbu nusantara ke Arab Saudi serta makanan siap saji (Ready-to-Eat) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah pada fase puncak haji," ujarnya.
Tak hanya itu, layanan murur juga ditingkatkan, dari semula 51.000 jemaah pada 2024 menjadi 59.000 jemaah pada musim haji 2025.
Muchlis berharap inovasi-inovasi ini dapat terus berlanjut dan menjadi legacy (warisan) bersama dalam sistem penyelenggaraan haji nasional.
Yang ketiga, lanjut dia, tentunya berkelanjutan. Menurutnya penyelenggaraan haji ini tidak boleh bergantung pada figur atau lembaga tertentu, karena selama sistem itu sudah terbangun dengan baik kita bisa menjaga keberlanjutannya.
Evaluasi Bukan Sekadar Formalitas
Lebih jauh, Muchlis menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi sarana untuk refleksi menyeluruh.“Kita betul-betul ingin menjadikan kegiatan ini untuk mengevaluasi diri, mengkritisi, sekaligus berupaya untuk melakukan transformasi layanan agar lebih relevan dengan dinamika yang ada, sehingga dapat menjadi pijakan kita bersama ke arah yang lebih baik ke depannya,” tandasnya.
Hadir dalam forum ini sejumlah pejabat dari Ditjen PHU, termasuk Kasubdit Akomodasi Haji Ali Machzumi, Kasubdit Katering Haji Sutikno, Kasubdit Transportasi Haji Mujib Roni, serta Kasubbag TU Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Zulkarnain Nasution. Perwakilan dari Badan Penyelenggara Haji RI juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
.png)
.jpg)
.png)
