Jemaah haji asal Indonesia. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - DPR RI menyoroti serius pelaksanaan ibadah haji tahun 1446H/2025M. Lewat Tim Pengawas (Timwas) Haji, DPR menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.
Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan, rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh Timwas atas pelaksanaan haji tahun ini.
"Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," ujar Cucun yang juga Wakil Ketua DPR RI, dilansir dari laman Parlementaria.
3 Poin Utama
Ada tiga poin utama yang disampaikan Timwas kepada pemerintah.
Pertama, DPR mendesak agar pemerintah segera melakukan harmonisasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan sistem e-hajj milik Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini dianggap penting demi menjamin sinkronisasi dan validitas data jemaah haji Indonesia.
Kedua, Timwas meminta agar jemaah yang menerima layanan di bawah standar atau tidak sesuai kontrak, diberikan kompensasi oleh penyedia layanan.
Ketiga, DPR mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.
"Pembentukan pansus dinilai mendesak karena evaluasi mendalam membutuhkan koordinasi lintas komisi DPR RI dan melibatkan berbagai pihak," jelas politisi Fraksi PKB tersebut.
Dalam temuan Timwas, masih banyak ketidaksesuaian antara perjanjian kontraktual, kebijakan pemerintah, dan implementasi layanan yang dilakukan Kementerian Agama serta mitra syarikah di Arab Saudi.
“Kami meminta agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji di masa mendatang,” tegas Cucun.
Ia menambahkan, hal ini penting agar seluruh hak jemaah dapat terlindungi secara maksimal.
3 Jemaah Haji Masih Belum Ditemukan
Tak hanya itu, Timwas juga memberi atensi pada kasus tiga jemaah haji Indonesia yang hingga kini belum ditemukan.Cucun mendesak Kementerian Agama untuk terus melakukan pencarian secara intensif, termasuk menjalin koordinasi erat dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.
.png)
.jpg)
.png)
