Kepala BPH Irfan Yusuf saat memberi sambutan pada acara rakernas evaluasi haji 2025 M. Foto Kemenag.
BeritaHaji.id - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya evaluasi sebagai kunci pembenahan dalam layanan ibadah haji. Ia menyebut evaluasi bukan ruang saling menyalahkan, melainkan wadah untuk muhasabah bersama.
"Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki," ujar Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Atria Hotel, Tangerang, Senin, 28 Juli 2025.
"Dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat," sambungnya.
Gus Irfan menekankan bahwa seluruh masukan yang diberikan menjadi bekal penting dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan haji ke depan.
"Semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan," ujarnya.
Menurutnya, tema legacy yang diangkat dalam Rakernas punya makna mendalam. Bagi Gus Irfan, legacy bukan hanya warisan, tapi juga amanah besar yang harus dijaga.
“Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” tegasnya.
Rakernas ini juga menjadi momen penyampaian arah kebijakan haji ke depan. Salah satunya terkait proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji yang akan berlangsung pada 2025, dan berlanjut ke pengalihan penuh pada 2026.
"Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM," jelas Gus Irfan.
Ia menyebut proses menuju perubahan ini tidak terjadi secara instan. Ada tahapan panjang yang telah dilalui, termasuk disahkannya Rancangan Inisiatif sebagai fondasi hukum.
"Ini bukan proses instan. Butuh waktu," katanya.
"Tapi kami berkomitmen untuk terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan," pungkas Gus Irfan.
Tambahan informasi, Rakernas ini digelar oleh Kementerian Agama dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Tim Pengawas Haji dari DPR RI.
.png)
.jpg)
.png)
