Acara Tasyakuran dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Makassar. Foto Kemenag Sulsel.
BeritaHaji.id - Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 berlangsung hangat dalam acara tasyakuran yang digelar di Hotel Wisata Pantai Galesong, Takalar, 20-21 Juli 2025.
Adapun acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus forum strategis membahas pelaksanaan haji tahun ini yang melibatkan berbagai pihak.
Evaluasi dan Kendala Penyelenggaraan Haji 2025
Dalam laporannya, Ali Yafid membeberkan jumlah jemaah haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Makassar."Ada 41 kloter dengan jumlah 15.867 jemaah dari 8 provinsi. Dari jumlah itu, 722 jemaah berasal dari Sulsel, ditambah 103 jemaah mutasi dan 35 penggabungan jemaah. Petugas haji yang ditugaskan sebanyak 74 orang," ungkapnya, dikutip dari laman Kemenag Sulsel.
Ia juga melaporkan hampir seluruh jemaah telah kembali ke Tanah Air.
"Hingga saat ini, 15.831 jemaah telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Makassar, dengan jumlah jemaah wafat sebanyak 46 orang," ujarnya.
Ali menyebut ada lima jemaah yang sempat dirawat selama masa haji berlangsung.
"Dari lima orang tersebut, empat dinyatakan wafat, satu orang telah kembali ke kampung halamannya," jelasnya.
Soal alur kedatangan jemaah, ia menyebut proses penerimaan berlangsung efisien.
"Proses penerimaan jemaah di Asrama Haji Makassar rata-rata berlangsung selama 2 jam sebelum mereka masuk ke kamar hotel," katanya.
Ia juga menyampaikan soal kebijakan ketat dari Pemerintah Arab Saudi menjelang musim haji.
"Pemerintah Arab Saudi telah melarang seluruh jemaah umrah untuk masuk ke wilayah Tanah Suci menjelang musim haji, kecuali yang memiliki visa haji. Selain itu, jemaah tanpa visa haji tidak diperbolehkan menginap di hotel selama masa pelaksanaan ibadah haji," tegasnya.
Sementara itu, Hilman menyoroti kuota nasional jemaah haji Indonesia tahun ini.
"Kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Dari total kuota tersebut, 17.680 merupakan jemaah haji khusus," ujarnya.
Namun ia menggarisbawahi masih adanya sejumlah tantangan yang harus diperbaiki ke depan. Salah satunya soal jemaah non-prosedural yang masih ditemukan di lapangan.
"Ditemukan sejumlah kasus jemaah non-prosedural yang mencoba masuk ke Makkah dengan truk tangki air dan truk kayu yang dimodifikasi. Kejadian yang dilakukan oleh penyelenggara yang tidak bertanggung jawab ini merupakan tindakan yang memalukan yang mencoreng citra Kemenag RI dan Indonesia," ungkap Hilman.
Masalah lain muncul dari teknis penggunaan kartu Nusuk di Makkah yang belum optimal.
"Secara aturan yang berlaku, tidak ada pelaksanaan ibadah haji tanpa dokumen resmi. Oleh karena itu terdapat titik pemeriksaan yang hanya memperbolehkan mereka yang memiliki kartu Nusuk untuk bisa masuk," ujarnya.
Akibat distribusi kartu yang terlambat dan data yang belum tersinkronisasi, para petugas pun terdampak.
"Petugas mukim asal Makkah yang ditugaskan oleh Kemenag pun terpaksa dikeluarkan dari Kota Makkah karena tidak memiliki kartu Nusuk," terangnya.
Apresiasi untuk Jemaah dan Petugas Haji Sulsel
Meski ada kendala, Hilman tetap memberikan apresiasi kepada petugas haji dari Sulsel yang dinilai menjalankan tugas secara profesional dan penuh dedikasi.Ia menyoroti peran petugas kloter, bahkan menyebut salah satu ketua kloter perempuan sebagai sosok luar biasa yang tangguh dan sigap dalam melayani jemaah.
Bukan hanya petugasnya, jemaah asal Sulsel juga meninggalkan kesan positif di Tanah Suci.
"Sulsel merupakan salah satu daerah yang tiba lebih awal di Tanah Suci dan telah menyewa sekitar 200 hotel," ujar Hilman.
Kehadiran jemaah Sulsel bahkan menjadi perhatian para pedagang di Arab Saudi.
"Pedagang di sana sempat bertanya-tanya soal keberadaan jamaah haji asal Sulsel karena dikenal sebagai jemaah yang kuat dalam berbelanja," lanjutnya.
Ia juga menilai jemaah Sulsel memiliki pandangan dan penghormatan khusus terhadap ibadah haji yang telah mereka tunaikan.
"Bahkan masyarakat turut memperlakukan mereka dengan istimewa sekembalinya dari Tanah Suci," jelas Hilman.
Di akhir sambutannya, Hilman menyinggung rencana peralihan pengelolaan haji ke lembaga baru mulai tahun depan.
"Tahun ini kemungkinan menjadi tahun terakhir pelayanan haji ditangani langsung oleh Kementerian Agama karena mulai tahun 2026, segala pelayanan akan dialihkan ke Badan Pengelola Haji (BPH)," ungkapnya.
Namun, proses peralihan belum sepenuhnya rampung karena revisi Undang-Undang Haji belum disahkan.
"Hingga saat ini revisi Undang-Undang Haji belum disahkan, padahal bulan depan proses pendataan 221.000 jemaah untuk kuota tahun 2026 sudah harus dimulai. Semoga hal ini segera tuntas," tutup Hilman.
Tambahan informasi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, bersama Kakanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, serta sejumlah pejabat Kemenag pusat dan daerah. Hadir pula Kepala Kemenag Barru Jamaruddin, didampingi Kasi PHU Muhammad Ridwan dan Ketua TKH Barru Minarni.
.png)
.jpg)
.png)
