Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto Kemenhaj.
Jakarta. BeritaHaji.id - Upaya efisiensi anggaran kembali dilakukan Kementerian Haji (Kemenhaj) RI dalam penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.
Salah satu hasilnya, biaya konsumsi jemaah berhasil ditekan hingga lebih dari Rp123 miliar.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan penghematan tersebut tidak dibarengi penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, porsi makanan jemaah justru ditingkatkan.
“Jadi konsumsi itu dari sebelumnya 40 Saudi Arabia Riyal (SAR) menjadi 36 SAR [per hari per jemaah]. Namun gramasinya meningkat, misal nasi dari sebelumnya 150 gram, menjadi 170 gram, begitu juga lauknya,” kata Dahnil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Seiring keberhasilan efisiensi tersebut, Dahnil meminta Komisi VIII DPR RI menyiapkan skema insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemenhaj.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan penghematan tersebut tidak dibarengi penurunan kualitas layanan. Sebaliknya, porsi makanan jemaah justru ditingkatkan.
“Jadi konsumsi itu dari sebelumnya 40 Saudi Arabia Riyal (SAR) menjadi 36 SAR [per hari per jemaah]. Namun gramasinya meningkat, misal nasi dari sebelumnya 150 gram, menjadi 170 gram, begitu juga lauknya,” kata Dahnil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Seiring keberhasilan efisiensi tersebut, Dahnil meminta Komisi VIII DPR RI menyiapkan skema insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemenhaj.
Menurutnya, insentif diperlukan agar dana hasil penghematan tidak dialihkan ke program yang tidak relevan.
Ia berharap pembahasan mengenai insentif ASN dapat dilakukan secara khusus, terutama dalam Rancangan Undang-Undang Keuangan Haji.
"Karena nanti saat selesai musim haji dana efisiensi ini akan dikembalikan ke BPKH, tapi selama ini yang terjadi adalah seperti yang saya bilang tadi, diada-adakan program yang tidak seharusnya,” jelas Dahnil dikutip dari laman Himpuh News.
Dahnil menegaskan, Kemenhaj berkomitmen menjaga tata kelola anggaran dengan prinsip nol toleransi terhadap praktik korupsi rente, sekaligus mencari jalan agar kinerja ASN tetap mendapat apresiasi.
“Jadi di satu sisi kami berkomitmen zero tolerance pada praktik korupsi rente, di sisi lain kami punya PR bagaimana caranya bisa bisa menyediakan insentif yang cukup bagi ASN Kemenhaj,” pungkas Dahnil.
Ia berharap pembahasan mengenai insentif ASN dapat dilakukan secara khusus, terutama dalam Rancangan Undang-Undang Keuangan Haji.
"Karena nanti saat selesai musim haji dana efisiensi ini akan dikembalikan ke BPKH, tapi selama ini yang terjadi adalah seperti yang saya bilang tadi, diada-adakan program yang tidak seharusnya,” jelas Dahnil dikutip dari laman Himpuh News.
Dahnil menegaskan, Kemenhaj berkomitmen menjaga tata kelola anggaran dengan prinsip nol toleransi terhadap praktik korupsi rente, sekaligus mencari jalan agar kinerja ASN tetap mendapat apresiasi.
“Jadi di satu sisi kami berkomitmen zero tolerance pada praktik korupsi rente, di sisi lain kami punya PR bagaimana caranya bisa bisa menyediakan insentif yang cukup bagi ASN Kemenhaj,” pungkas Dahnil.
.png)
