Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji. Foto DPR RI.
Jakarta. BeritaHaji.id – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif DPR.
Keputusan ini diharapkan memperkuat tata kelola dana haji agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.
Keputusan itu disampaikan oleh Abidin Fikri, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji. Menurut legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, persetujuan Rapat Paripurna menandai komitmen DPR untuk memperkuat tata kelola dana haji.
“Persetujuan Rapat Paripurna ini menandai komitmen DPR untuk memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi jemaah,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.
Abidin menegaskan, revisi undang-undang ini bertujuan meningkatkan transparansi, keadilan, serta proporsionalitas dalam distribusi manfaat bagi jemaah haji. Dengan pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel, masyarakat diharapkan semakin percaya dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang terus berkembang.
“Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan berbagai potensi persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat diminimalkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abidin menyebut setelah RUU disetujui sebagai usul inisiatif DPR, pembahasannya akan segera dilanjutkan bersama pemerintah. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar proses pembahasan bisa berjalan lancar.
“Kami di Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pembahasan RUU ini agar segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini penting untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh umat Islam Indonesia,” tegas Abidin.
