Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto DPR.
Jakarta. BeritaHaji.id – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan agar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak terburu-buru fokus pada wacana pembatalan penyelenggaraan haji 2026 (1447H).
Menurut HNW, Arab Saudi sebagai tuan rumah masih melanjutkan persiapan haji, termasuk membuka registrasi bagi warga Saudi sejak 4 Maret 2026. Begitu pula Pakistan, negara pengirim jamaah terbesar kedua, juga menyiapkan pelaksanaan haji sesuai jadwal.
Meski begitu, HNW tetap meminta disiapkan skema kedaruratan jika konflik di Timur Tengah meluas pasca haji. Ia mencontohkan tahun lalu, ketika perang Israel-AS terhadap Iran terjadi pada 17 Dzulhijjah 1446, beberapa hari setelah jamaah haji selesai melaksanakan ibadah. “Skema pemendekan masa tinggal jamaah bisa dikaji agar tetap aman,” ujarnya.
Selain itu, HNW mendorong agar haji 2026 bisa menjadi momentum diplomasi untuk menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ia meminta pemerintah aktif berkoordinasi dengan AS, Iran, dan negara-negara OKI agar pelaksanaan haji dihormati dan keselamatan jamaah terjaga.
“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak dengan 221 ribu jamaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi hadirkan perdamaian, hentikan perang, yang semoga dengan berkahnya haji, berhentinya perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen,” kata HNW saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di kompleks parlemen, Rabu, 11 Maret 2026
HNW juga mengapresiasi progres persiapan haji di dalam negeri. Visa sudah 100% terinput dengan penerbitan 198.410 visa (97,58%), akomodasi jamaah sudah dibayar 100%, layanan konsumsi lebih dari 90%, dan pembayaran penerbangan termin pertama sebesar 35% telah dilakukan.
Ia menekankan agar Kemenhaj terus mengingatkan komitmen perbaikan layanan dari dua syarikah yang ditunjuk, memastikan pelayanan terbaik, dan membagikan kartu Nusuk sebagai identitas jamaah sejak di embarkasi.
“Jika persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan yang terbaik dan disampaikan secara positif ke publik, maka ini bisa menentramkan calon jamaah haji yang sebagian besarnya menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk bisa berangkat. Tentu skema kedaruratan perlu disiapkan sebagai antisipasi, namun prioritas utama dan yang penting dipastikan adalah tetap bisa terwujudnya penyelenggaraan haji 1447H secara aman, damai, dan profesional, sebagai hasil dari diplomasi haji menghadirkan perdamaian,” pungkas HNW.
