Kemenag Bahas Evaluasi Haji sebagai Bekal Transisi ke BP Haji

Direktur Jenderal PHU Hilman Latief. Foto Kemenag.

BeritaHaji.id - Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M resmi ditutup. Kini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) mulai bersiap menyusun langkah strategis untuk musim haji berikutnya.

Ditjen PHU menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji khusus untuk Embarkasi Solo di The Sunan Hotel Surakarta, Senin (11/8/2025).

Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan haji se-Jawa Tengah, termasuk Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, para kepala bidang, hingga kepala seksi haji kabupaten/kota.

Direktur Jenderal PHU Hilman Latief membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah haji sudah selesai, sudah ditutup, dan kita mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa,” ujarnya.

30 Ribu Jemaah dari Embarkasi Solo

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Embarkasi Solo (SOC) tahun ini memberangkatkan lebih dari 30 ribu jemaah asal Jawa Tengah dan DIY. Para jemaah tergabung dalam 95 kelompok terbang (kloter).

Secara umum, proses keberangkatan dan pemulangan berjalan relatif lancar. Namun, beberapa kloter mengalami keterlambatan jadwal akibat cuaca dan kendala teknis penerbangan.

Hilman menyebut koordinasi antar instansi menjadi kunci utama dalam kelancaran operasional haji.

"Salah satu yang perlu terus ditingkatkan adalah koordinasi antara maskapai, petugas embarkasi, dan otoritas bandara untuk mengantisipasi gangguan jadwal penerbangan," tegasnya.

Tak hanya di Indonesia, tantangan teknis juga terjadi di Arab Saudi. Menurut Hilman, aspek regulasi dan koordinasi lintas sektor menjadi perhatian penting karena seluruh proses mengikuti aturan setempat.

“Haji ini multi-stakeholder. Terima kasih kepada TNI-Polri, Dinas Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura yang telah terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” tuturnya.

Menyambut Era BP Haji

Salah satu isu penting yang disorot dalam evaluasi ini adalah persiapan transisi kewenangan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang akan berlaku mulai 2026, sesuai amanat Perpres Nomor 154 Tahun 2024.

Hilman menilai hasil evaluasi ini akan menjadi masukan berharga dalam menyongsong perubahan tersebut.

"Termasuk saat memasuki masa transisi kewenangan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada 2026, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024," ujarnya.

Ia menegaskan, masa depan penyelenggaraan haji akan berada di tangan BP Haji. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi prioritas utama agar jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih baik.

Ia berharap, melalui evaluasi ini, musim haji berikutnya dapat menghadirkan layanan yang semakin ramah, responsif, dan profesional sehingga kepuasan jemaah terus meningkat.