Ilustrasi Qris. Foto Pajak.
BeritaHaji.id - Bank Indonesia (BI) terus memperluas pemanfaatan QRIS ke ranah global. Terbaru, sistem pembayaran digital ini akan segera terintegrasi dengan Kartu Nusuk, kartu identitas digital resmi dari Pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji dan umrah.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan integrasi QRIS dengan Nusuk akan memudahkan jemaah asal Indonesia untuk bertransaksi di Tanah Suci hanya lewat sistem digital tersebut.
“Nusuknya tidak hanya untuk umrah, nusuknya bisa pakai QRIS sebagai e-wallet, (sehinga) bisa juga (untuk) membeli,” ujar Perry saat membuka acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis, 7 Agustus 2025, dilansir dari Himpuh News.
Lewat integrasi ini, QRIS tak hanya jadi alat bayar di dalam negeri, tapi juga mendukung kemudahan transaksi lintas negara, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah haji dan umrah.
Tak hanya Arab Saudi, Perry menyebut perluasan penggunaan QRIS juga sedang disiapkan di Jepang dan China.
"Saat ini, QRIS sudah lebih dulu digunakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand," katanya.
Menurut Perry, penggunaan QRIS di Jepang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Bahkan, implementasi awalnya sudah dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus 2025.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendrata menjelaskan bahwa tahap awal penggunaan QRIS di Jepang masih dalam skema outbound artinya hanya untuk WNI yang bepergian ke Jepang.
“Jadi orang Indonesia yang pergi ke Jepang bisa menggunakan QRIS-nya untuk scan Japanese QR,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers daring pada 16 Juli 2025.
Sementara untuk tahap inbound di mana turis Jepang bisa memindai QRIS Indonesia ditargetkan mulai berlaku pada akhir tahun ini. Bahkan, BI juga akan mulai menjalankan sandbox QRIS dengan China pada 17 Agustus 2025 sebagai uji coba sistem pembayaran dua arah.
“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah bisa implementasi secara penuh,” lanjut Filianingsih optimistis.
QRIS sendiri terus menunjukkan peningkatan adopsi secara nasional. Perry mencatat ada 57 juta pengguna terdaftar per Agustus 2025.
Dari jumlah itu, sebanyak 39,3 juta pengguna adalah pelaku UMKM. Ini menunjukkan kontribusi besar sektor UMKM terhadap digitalisasi sistem pembayaran nasional.
“Ini membuktikan bahwa UMKM bisa digital, bisa menembus pasar, tidak hanya lokal tapi juga (untuk) ekspor,” pungkas Perry.
Dari jumlah itu, sebanyak 39,3 juta pengguna adalah pelaku UMKM. Ini menunjukkan kontribusi besar sektor UMKM terhadap digitalisasi sistem pembayaran nasional.
“Ini membuktikan bahwa UMKM bisa digital, bisa menembus pasar, tidak hanya lokal tapi juga (untuk) ekspor,” pungkas Perry.
.png)
.jpg)
.png)
