Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto Media Riau.
BeritaHaji.id - Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kini tak lagi hanya berasal dari Kementerian Agama.
Perubahan ini disampaikan langsung Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr Dahnil Anzar Simanjuntak, usai memberikan arahan dalam Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 se-Provinsi Riau, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Dahnil, SDM yang bersifat mandatory memang sebagian besar masih dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, khususnya yang terkait dengan teknis pelaksanaan ibadah haji.
"Namun, saat ini sebagian telah bergeser ke Kementerian Haji melalui proses assessment, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten,” jelas Wamenhaj, dikutip dari laman Media Center Riau.
Ia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah kini membuka peluang lebih luas bagi aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian maupun lembaga negara untuk bergabung.
"Sekarang, di Kementerian Haji sudah ada pegawai yang berasal dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, dan instansi lainnya. Siapa pun yang berminat, terutama untuk jabatan eselon I, II, dan III, dapat mengikuti proses assessment terbuka,” ujarnya.
Dahnil menekankan, langkah ini merupakan bagian dari reformasi struktural sekaligus upaya meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan haji nasional. Kebutuhan SDM di kementerian baru ini juga disebut sangat besar.
“Dari pergeseran pegawai Kementerian Agama saja, proyeksinya bisa mencapai sekitar 4.000 orang di seluruh Indonesia. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan dari Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Forum koordinasi di Riau ini pun diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas wilayah. Tujuannya, agar kesiapan teknis maupun manajerial dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 bisa lebih optimal, profesional, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.
Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, menyambut baik arahan tersebut.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil konsolidasi ini dengan bersinergi bersama pemerintah daerah, lembaga kesehatan, serta para tokoh masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan haji yang lebih baik,” ujarnya.
Muliardi menambahkan, konsolidasi ini diharapkan bisa membuat penyelenggaraan haji tahun 2026 lebih profesional, akuntabel, dan menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih nyaman bagi jemaah Indonesia.
Acara tersebut turut dihadiri para pejabat Kemenag Riau, Kepala Seksi Haji dari seluruh kabupaten/kota, serta perwakilan pemangku kepentingan terkait.
.png)
.png)
